Saya bukan pengamat bukan pula tokoh publik namun sebagai rakyat jelata indonesia yang mulai geram dengan semua ini. Dalam kasus yang dilakukan Ibu Ratna Sarumpaet yang diterjemahkan sebagai upaya penyebaran berita Hoax pada publik dan sempat menciptakan keributan dalam negara. Jika ditinjau dengan undang-undang melanggar norma-norma sosial maka proseslah melalui jalur instansi terkait.
Lihat juga : 5 Ideologi-Ideologi Besar Dunia yang Berpengaruh Hingga Saat Ini
Dan apabilalau tak terdapat aturan mainnya maka supayakan rakyat yang menilai dan melakukan sanksi sosial ataupun upaya teguran lewat statmen DPR atau Presiden sebagai representasi dari suara negara dan rakyat indonesia.
Pemerintah jangan ikutan mendramakan problem kekanakan diatas sebagai tontonan bagi rakyat dengan penggulingan bola opini yang wajahnya seperti serial Korea yang disikapi dengan berlarut-larut.
Rakyat telah cerdas, rakyat akan tertawa dan marah apabila kelamaan dipermasalahkan hal sepele ketimbang problem besar negara, problem yang terjadi harus disikapi dengan cerdas oleh pemerintah, jangan memanfaatkan kesalahan kekanakan yang dibuat seorang kemudian menelantarkan urusan besar. Terlepas dari upaya pembohongan dengan penyebaran berita hoax semua harus kembali jangan khawatir.
Lihat juga : Model- Model Hegemoni dan Negara Integral Antonio Gramsci
Mediapun jauhi drama dalam penyebaran opini, sebab ini menyangkut tingkat kepercayaan rakyat terhadap tautan yang kerap di share ke publik, media sebagai wadah penerjemah bahasa negara kedalam sosial haruslah cerdas dalam memainkan keuntungan perbisnisn namun berbading lurus dengan upaya mencerdaskan rakyat.
Problem seputar penyebaran berita Hoax yang dilakukan Ibu ratna Sarumpaet terbilang taklah pantas apabila melihat sosok beliau sebagai tokoh publik, namun ini bukanlah masalah yang harus terus diperbesarkan sebab bentuk klarifikasi telah dilakukan dan terbukti ini berita Hoax maka pemerintah tindakilah dengan bijak.
Pembijakan tak terjadi dengan pembuktian dilapangan seperti saling lapor dan saling menggunjing sebab problem ini dan diikuti oleh rencana demo atas nama organisasi didepan KPU dan Bawaslu Pusat. Deengan tujuan meminta mendiskualifikasi Kandidat nomor 2 Calon Presiden semakin membuhi aroma kepentingan dalam permainan politik 2019 mendatang telah tercium. Dibalik semua itu ingat, bahwa polarisasi kepentingan boleh, namun jangan terlihat bodoh dimata publik dan jangan lupa publik telah cerdas dalam menilai tingkah laku para elite negara.
Lihat juga : 5 Negara yang Mengatur Pemberian Nama Tertentu Pada Manusia
Kesalahan tak mengkroscek kevalidan berita penganiyayaan yang berujung Statmen Pak Prabowo yang merujuk pada sikap sebagai pembela penganiyayaan terhadap rakyat 'Ratna' sungguh manusiawi walaupun beraroma politik tenamun tak sepantasnya dicap sebagai perpanjangan tangan dari penyebaran berita Hoax.
Maka dari itu supayakan problem itu diurusi oleh instansi terkait atau supayalah rakyat yang memberi penilaian personal. Urusan serius pemerintah masih menumpuk dimulai dengan Bencana di Lombok, NTB yang belum selesai dan bencana terbaru di Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Yang begitu menohok presentasi kematiannya 1000 Ribu lebih dan masih bertambah dalam setiap hitungan jamnya ditambah pengungsi yang masih kekurangan peralatan kehidupan sehari-hari.
Terlebih problem negara dengan defisitnya rupiah yang makin menggila tepat sekarang berada diposisi mentereng diatas angka 15. 150 sumber Tribunnews kemarin. Inilah problem yang harus dijadikan problem negara dengan problem rakyat bukan mengurusi sikap kekanakan seseorang saja.
Lihat juga : Pengertian, Perbedaan Negarawan dan Politisi
Terlepas dari berita pemakaian duit sumbangan tenggelam kapal di danau toba dan pembiayaan dari Pemda DKI Jakarta sebagai anggaran sedot lemak. Semua dikembalikan kepada pihak yang berwajib sebagai tupoksi mereka untuk mengurusi sengketa demikian. Karena fokus pemerintah harus lebih besar daripada masalah sepele diatas.
Salam Dunia Hitam Manis
Penulisa: Awin Buton