Begini Nasib Ponsel Bm Dikala Hukum Imei Diberlakukan

Foto: Dok OPPO
Jakarta - Pemerintah masih menggodok peraturan menteri soal validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI). Pun begitu nasib ponsel black market (BM) maupun yang dibeli dari luar negeri sudah diketahui dikala hukum tersebut diberlakukan.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) lewat akun Instagramnya memaparkan beberapa hal terkait regulasi kontrol IMEI. Peraturan ini dipastikan akan berlaku 17 Agustus mendatang.

Baca juga: Berkenalan dengan SIRINA yang Akan Identifikasi Ponsel BM

Upaya ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk dalam negeri. Selain itu melindungi industri ponsel di Tanah Air.

Nantinya pemerintah akan mensinkronkan data base IMEI dan SIM Card. Bila IMEI tidak terdaftar maka ponsel tidak sanggup terhubung dengan layanan telekomunikasi di Indonesia.

Namun Kemenperin tidak serta merta memblokir. Ponsel BM yang dibeli sebelum tanggal 17 Agustus bakal sanggup pemutihan yang regulasinya tengah disiapkan.

Foto: Kemenperin

Demikian pula ponsel yang dibeli di luar negeri. Bila pembelian dilakukan dan diaktifkan sebelum 17 Agustus, pemerintah akan pula melaksanakan pemutihan.

Nah kalau membeli ponsel dari luar negeri ataupun ponsel BM sehabis 17 Agustus, Kemenperin memastikan perangkat-perangkat tersebut tidak sanggup dipakai di Indonesia.

Baca juga: 'IMEI Ponsel Dikontrol demi Lindungi Industri dan Konsumen'

Kendati hukum IMEI sudah di depan mata, Kemenperin mengingatkan masyarakat tidak perlu buru-buru mengecek IMEI perangkatnya. Saat ini Kemenperin tengah menyiapkan laman khusus untuk mengecek IMEI resmi.



Tonton video Pemerintah Siapkan Sistem Blokir HP Black Market, Cek Status IMEI Anda!:

[Gambas:Video 20detik]