Pph Pasal 21 - Perhitungan Pajak Penghasilan Bukan Pegawai Yang Berkesinambungan

Cara menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan. Berkesinambungan merupakan suatu proses yang terjadi secara terus menerus tanpa batas waktu yang telah di tentukan. Contoh dari pekerjaan yang berkesinambungan merupakan seorang Dokter yang membuka jasa praktik klinik atau lagi praktik di Rumah sakit.

Dokter yang menjalankan praktik di klinik akan terus mendapatkan penghasilan alasannya dokter selalu membuka klinik dan juga mereka akan merupakan kategori pekerjaan bebas. Dasar pengenaan pajak merupakan penghasilan komulatif selama satu tahun pajak.

Perbedaan antara pajak penghasilan bukan pegawai yang bersinambungan merupakan terletak apakah berasal dari 1 pemberi kerja atau tak. Jika berasal dari 1 pemberi kerja maka Dasar pengenaan pajak merupakan 50% x Penghasilan bruto - PTKP

Contoh soal kasus pph pasal 21 atas penghasilan bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan.

Dr. Raffi ALhanif (K/2) merupakan salah satu dokter di rumah sakit umum Hospital. Selain itu ia juga membuka klinik langsung sendiri. Dr Raffi alhanif telah terdapat NPWP dan pada tahun 2019 jasa yang dibayarkan pasien saat praktik di RSU hospital merupakan

Bulan	Jasa Dokter yang dibayarkan pasien
Januari	Rp                                                 50.000.000
Februari	Rp                                                 45.000.000
Maret	Rp                                                 54.000.000
April	Rp                                                 43.000.000
Mei	Rp                                                 39.000.000
Juni	Rp                                                 41.000.000
Juli	Rp                                                 40.000.000
Agustus	Rp                                                 50.000.000
September	Rp                                                 48.000.000
Oktober	Rp                                                 46.000.000
November	Rp                                                 44.000.000
Desember	Rp                                                 43.000.000

Berapakah pajak penghasilan pasal 21 yang harus di potong atas penghasilan pekerjaan bebas tersebut.

Cara menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan.

Bulan	Gaji	DPP	DPP komulatif	Tarif	PPh terutang
Januari	Rp50.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	5%	Rp1.250.000
Februari	Rp45.000.000	Rp22.500.000	Rp47.500.000	5%	Rp1.125.000
Maret	Rp54.000.000	Rp2.500.000	Rp50.000.000	5%	Rp125.000
		Rp24.500.000	Rp74.500.000	15%	Rp3.675.000
April	Rp43.000.000	Rp21.500.000	Rp96.000.000	15%	Rp3.225.000
Mei	Rp39.000.000	Rp19.500.000	Rp115.500.000	15%	Rp2.925.000
Juni	Rp41.000.000	Rp20.500.000	Rp136.000.000	15%	Rp3.075.000
Juli	Rp40.000.000	Rp20.000.000	Rp156.000.000	15%	Rp3.000.000
Agustus	Rp50.000.000	Rp25.000.000	Rp181.000.000	15%	Rp3.750.000
September	Rp48.000.000	Rp24.000.000	Rp205.000.000	15%	Rp3.600.000
Oktober	Rp46.000.000	Rp23.000.000	Rp228.000.000	15%	Rp3.450.000
November	Rp44.000.000	Rp22.000.000	Rp250.000.000	15%	Rp3.300.000
Desember	Rp43.000.000	Rp21.500.000	Rp271.500.000	25%	Rp5.375.000

Rumus yang dipakai merupakan

DPP = 50% x Gaji

DPP komulatif = DPP sebelum + DPP

Tarif = Sesuai dengan peraturan perpajakan

PPh terutang = DPP Komulatif x Tarif

Contoh kasus menghitung penghasilan bukan pegawai yang berkesinambungan.

Hanum merupakan seorang pegawai luar dinas dari PT .com, suaminya telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP serta semua dokumen telah di berikan kepada wajib pajak. Hanum hanya mendapatkan penghasilan dari PT .com saja, penghasilan yang diterim selama tahun 2019 merupakan

Bulan	Gaji
Januari	Rp47.000.000
Februari	Rp45.000.000
Maret	Rp54.000.000
April	Rp43.000.000
Mei	Rp39.000.000
Juni	Rp42.000.000
Juli	Rp44.000.000
Agustus	Rp50.000.000
September	Rp48.000.000
Oktober	Rp46.000.000
November	Rp44.000.000
Desember	Rp43.000.000

Cara menghitung PPh pasal 21 bagi bukan pegawai yang berkesinambungan merupakan

DPP	PTKP	PKP	DPP komulatif	Tarif	PPh terutang
Rp23.500.000	Rp4.500.000	Rp19.000.000	Rp19.000.000	5%	Rp950.000
Rp22.500.000	Rp4.500.000	Rp18.000.000	Rp37.000.000	5%	Rp900.000
Rp27.000.000	Rp4.500.000	Rp13.000.000	Rp50.000.000	5%	Rp650.000
		Rp9.500.000	Rp59.500.000	15%	Rp1.425.000
Rp21.500.000	Rp4.500.000	Rp17.000.000	Rp76.500.000	15%	Rp2.550.000
Rp19.500.000	Rp4.500.000	Rp15.000.000	Rp91.500.000	15%	Rp2.250.000
Rp21.000.000	Rp4.500.000	Rp16.500.000	Rp108.000.000	15%	Rp2.475.000
Rp22.000.000	Rp4.500.000	Rp17.500.000	Rp125.500.000	15%	Rp2.625.000
Rp25.000.000	Rp4.500.000	Rp20.500.000	Rp146.000.000	15%	Rp3.075.000
Rp24.000.000	Rp4.500.000	Rp19.500.000	Rp165.500.000	15%	Rp2.925.000
Rp23.000.000	Rp4.500.000	Rp18.500.000	Rp184.000.000	15%	Rp2.775.000
Rp22.000.000	Rp4.500.000	Rp17.500.000	Rp201.500.000	15%	Rp2.625.000
Rp21.500.000	Rp4.500.000	Rp17.000.000	Rp218.500.000	25%	Rp4.250.000

Rumusnya merupakan

DPP = Gaji * 50%

PTKP = Rp 54.000.000 : 12 Bulan

PKP = DPP - PTKP

DPP Komulatif = PKP yang terus menerus ditambahkan

PPh terutang = PKP * Tarif

Pph Pasal 21 - Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pegawai Tetap Dan Mempunyai Pekerjaan Bebas

Seseorang berhak untuk terdapat pekerjaan lebih dari satu jenis menyerupai seorang dokter yang melakukan pekerjaan sebagai pegawai tetapnya di rumah sakit dan juga terdapat perkerjaan bebas dengan mendirikan klinik sendiri di rumah. Oleh lantaran itu haruslah diketahui cara menghitung pajak penghasilan atas pegawai tetap yang memiliki pekerjaan bebas.

Walaupun begitu harus diketahui pegawai yang juga terdapat pekerjaan bebas harus membayar dua pajak yaitu pajak penghasilan atas pekerjaan bebasnya dan juga penghasilan atas menjadi pegawai tetap. Sesampai lalu harus mengetahui perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap yang terdapat pekerjaan bebas.

Lantas bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 atas pekerjaan bebas yang dimiliki oleh pegawai tetap. Inilah jawabannya.

Cara menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai yang merangkap jabatan sebagai pegawai tetap dan pekerja bebas.

Dr. Ayla Maulida (K/3) merupakan seorang dokter seorang andal syaraf yang bekerja sebagai pegawai tetap di RS Maulida Zahira dengan honor tetap sebesar Rp 30.000.000. Ayla terdapat jam praktik mulai pukul 8 pagi dampai 3 sore, selama 6 hari dalam satu minggu. Pada bulan Juli 2019 ia mendapatkan pembayaran dari RS sebesar Rp 30.000.000 dan mendapatkan jasa medis yang bersumber dari pasiennya sebesar Rp 25.000.000. Dokter Ayla juga membayar iuran pensiun setiap bulannya.

Tentukan bagaimana cara menghitung penghasilan kena pajak, cara menghitung PPh terutang, dan cara memilih penghasilan netto kena pajak.

Gaji		Rp    30.000.000
Penghasilan Bruto		Rp    30.000.000
Pengurangan:
a. Biaya Jabatan	Rp                   500.000
b. Iuran pensiun	Rp                   200.000
		Rp          700.000
Penghasilan netto sebulan		Rp    29.300.000
Penghasilan netto setahun
Rp 14.900.000 * 12 bulan		Rp  351.600.000
PTKP
a. Wajib Pajak sendiri	Rp             54.000.000
b. Tambahan lantaran Menikah	Rp               4.500.000
c. 3 orang anak	Rp             13.500.000
		Rp    72.000.000
Penghasilan Kena Pajak		Rp  279.600.000
PPh pasal 21 terutang merupakan
5% * Rp 50.000.000		Rp       2.500.000
15% * Rp 200.000.000		Rp    30.000.000
25% * Rp 29.600.000		Rp       7.400.000
PPh pasal 21 terutang		Rp    32.500.000
PPh pasal 21 terutang bulan Juli 2019		Rp       2.708.333

Nah begitu gampang kan cara menghitung pajak penghasilan / PPh pasal 21 yang harus dibayarkan oleh pegawai tetap yang terdapat pekerjaan bebas, kesimpulannya pekerjaan bebas harus dihitung terpisah dari honor yang diterima selama menjadi pegawai tetap

BACA JUGA

1. PPh pasal 21 - Perhitungan pajak penghasilan pegawai tetap mendapatkan kenaikan gaji
2. PPh pasal 21 - Cara menghitung pajak penghasilan karyawan baru
3. PPh pasal 21 - Cara menghitung pajak penghasilan pegawai yang berhenti bekerja
4. PPh pasal 21 - Cara menghitung pajak penghasilan karyawan yang kehilangan kewajiban pajak subyektif
5. PPh pasal 21 - Cara menghitung pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai yang dipindahtugaskan ke lokasi lain dalam tahun pajak berjalan
6. PPh pasal 21 - cara menghitung pajak penghasilan uang pensiun